Ketapang, 15 November 2026.Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Ketapang menggelar dialog interaktif bertema “Membangun Kepedulian dan Gerakan Bersama Melindungi Anak” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemuda Katolik ke-81, Minggu (15/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Jerun Stoop, CP, Paroki Santo Agustinus Paya Kumang, Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, tersebut diikuti 42 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan organisasi perempuan Katolik. Dialog yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 14.18 WIB itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Pastor Kepala Paroki Santo Agustinus Paya Kumang, RP. Vitalis Nggeal, CP.; Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Ketapang, AKP.Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H.; serta Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Ketapang, Deasy Maria Aphen, S.Psi. Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi, dialog, dan penguatan kolaborasi lintas organisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak, pencegahan kekerasan, perlindungan hukum, serta tanggung jawab bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Peringatan HUT ke-81 Pemuda Katolik tahun ini mengangkat semangat pengabdian organisasi yang telah berdiri sejak 15 November 1945. Momentum tersebut dimanfaatkan Pemuda Katolik Komcab Ketapang untuk mengarahkan perhatian pada persoalan perlindungan anak yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, Gereja, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, hingga generasi muda.
Sebanyak 42 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas anggota Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ketapang, mahasiswa dan mahasiswi di Kabupaten Ketapang, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Ketapang, perwakilan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Santa Gemma Galgani Ketapang, serta WKRI DPC Santo Agustinus Paya Kumang.
Kehadiran berbagai organisasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dibatasi sebagai urusan satu lembaga atau kelompok tertentu. Persoalan tersebut membutuhkan kepedulian bersama karena anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, pendidikan, Gereja, serta kehidupan sosial masyarakat.
Pembukaan Kegiatan dan Sambutan Ketua Pemuda Katolik
Rangkaian kegiatan diawali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Dedi Candra. Selanjutnya, berkat diberikan oleh RP. Vitalis Nggeal, CP., Pastor Kepala Paroki Santo Agustinus Paya Kumang, Keuskupan Ketapang.
Acara dipandu oleh Feri Hyang Daika, S.H., M.Hum., sebagai pembawa acara. Sementara itu, Bapak Dedi Candra bertugas sebagai moderator yang mengarahkan jalannya dialog interaktif, termasuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan kepada para narasumber.
Dalam sambutannya, Ketua Pemuda Katolik Komcab Ketapang, Erasmus Canaga Antutn, S.Sos., yang dilantik pada April 2025 untuk masa bakti 2025–2028, menyampaikan pentingnya membangun kepedulian terhadap perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.
Ia menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus sekaligus masa depan keluarga, Gereja, masyarakat, dan bangsa. Karena itu, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, memperoleh kasih sayang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.
Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Ketapang, khususnya kasus kekerasan terhadap anak, perlu mendapat perhatian serius. Kekerasan terhadap anak bukan sekadar persoalan individu ataupun persoalan rumah tangga, melainkan persoalan kemanusiaan, sosial, hukum, dan masa depan daerah.
Dalam sambutan tersebut, Erasmus Canaga Antutn, S.Sos., mengingatkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan sering berada dalam posisi rentan. Mereka tidak selalu memiliki keberanian untuk berbicara, tidak selalu mengetahui tempat mencari pertolongan, bahkan dalam keadaan tertentu, orang yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi pihak yang melakukan kekerasan.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak tidak boleh berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Demikian pula sekolah harus menjadi ruang pendidikan yang melindungi peserta didik dari perundungan, sedangkan masyarakat perlu membangun keberanian untuk bertindak ketika mengetahui adanya dugaan kekerasan.
Erasmus juga menekankan bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada slogan, program seremonial, ataupun menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan nyata seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan dan program perlindungan anak. Aparat penegak hukum bertugas memastikan proses hukum berjalan secara profesional, adil, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, KPPAD memiliki peran dalam pengawasan, advokasi, serta penguatan perlindungan anak.
Organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, lembaga pendidikan, organisasi kemahasiswaan, komunitas keagamaan, keluarga, dan masyarakat juga diharapkan mengambil bagian dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak.
Dalam konteks tersebut, Pemuda Katolik Komcab Ketapang menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran melalui pendidikan, dialog, kerja sama, dan gerakan bersama.
Erasmus Canaga Antutn, S.Sos., mengakui bahwa Pemuda Katolik tidak memiliki seluruh jawaban atas persoalan perlindungan anak. Oleh karena itu, organisasi tersebut perlu membuka ruang belajar, membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan langkah bersama pemerintah, aparat penegak hukum, KPPAD, dan organisasi masyarakat lainnya.
Ia mengajak seluruh peserta membangun tiga komitmen utama, yaitu meningkatkan kepedulian dan keberanian untuk bersuara, memperkuat edukasi dan pencegahan, serta membangun gerakan kolaboratif yang berkelanjutan.
Melalui dialog tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membawa kesadaran dan komitmen untuk menjadi bagian dari gerakan perlindungan anak di Kabupaten Ketapang.
Dalam sambutannya, Erasmus juga menyampaikan pesan Santo Yohanes Berchmans, “Berilah Perhatian Besar pada Hal-Hal Kecil.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap anak dapat dimulai melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Sambutan ditutup dengan ucapan selamat ulang tahun ke-81 bagi Pemuda Katolik serta harapan agar organisasi terus bertumbuh, bergerak, dan memberikan kontribusi bagi Gereja, bangsa, dan kemanusiaan.
Pemerintah Daerah Apresiasi Gerakan Pemuda Katolik Melindungi Anak
Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Kepemudaan, Aris Pratama, S.Kom., M.M.
Dalam sambutannya, Aris Pratama, S.Kom., M.M., menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada Pemuda Katolik. Pemerintah daerah memberikan apresiasi atas penyelenggaraan dialog interaktif yang mengangkat persoalan perlindungan anak sebagai tema utama kegiatan.
Ia mengapresiasi kepedulian Pemuda Katolik yang turut mengambil bagian dalam upaya melindungi anak-anak melalui kegiatan edukasi, dialog, dan gerakan sosial kemasyarakatan.
Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya menjadi tugas orang tua ataupun pemerintah. Organisasi kepemudaan, termasuk Pemuda Katolik, juga mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam membangun kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.
Ia menilai bahwa semangat kepemudaan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya sebatas menyampaikan gagasan atau membicarakan persoalan sosial. Pemuda diharapkan memiliki kepekaan, kepedulian, dan keberanian untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Aris Pratama, S.Kom., M.M., juga menyoroti pentingnya sikap kritis di kalangan pemuda dan mahasiswa. Generasi muda, khususnya mahasiswa, diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga mampu memahami persoalan secara baik dan menghadirkan solusi yang tepat.
Pemerintah daerah berharap mahasiswa dan organisasi kepemudaan dapat mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi, membangun komunikasi, serta merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dialog perlu dilanjutkan dengan aksi nyata agar gagasan dan kesepakatan yang dihasilkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial.
Pada bagian akhir sambutannya, Aris Pratama, S.Kom., M.M., menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan tersebut sekaligus menyatakan bahwa acara dialog interaktif secara resmi dibuka.
Dengan demikian, kegiatan dialog interaktif dalam rangka HUT Pemuda Katolik ke-81 resmi dimulai sebagai ruang pertemuan dan pertukaran gagasan mengenai upaya membangun kepedulian serta gerakan bersama melindungi anak di Kabupaten Ketapang.
RP. Vitalis Nggeal, CP.: Keluarga Katolik Harus Menjadi Rumah yang Ramah Anak
Memasuki sesi pemaparan materi pertama, RP. Vitalis Nggeal, CP., Pastor Kepala Paroki Santo Agustinus Paya Kumang, menyampaikan materi mengenai pembangunan keluarga Katolik yang ramah anak berdasarkan perspektif iman dan moral Katolik.
Ia mengangkat pemahaman keluarga sebagai Ecclesia Domestica atau Gereja Rumah Tangga. Dalam kehidupan keluarga, iman, nilai-nilai moral, dan kasih pertama-tama diperkenalkan, diajarkan, dihidupi, serta disaksikan oleh setiap anggota keluarga.
Keluarga memiliki peran mendasar dalam membentuk kepribadian dan perkembangan anak. Rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan lingkungan pertama tempat anak belajar mengenal kasih, menghargai sesama, membangun hubungan, dan memahami nilai-nilai kehidupan.
Dalam perspektif iman Katolik, anak dipandang sebagai anugerah Allah yang berharga. RP. Vitalis Nggeal, CP., mengaitkan pemahaman tersebut dengan Mazmur 127:3 yang mengingatkan bahwa anak-anak merupakan milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah.
Pemahaman iman tersebut membawa konsekuensi moral bagi orang tua. Anak perlu diterima dan dihargai bukan semata-mata karena prestasi, kepatuhan, ataupun kemampuan yang dimilikinya, melainkan karena martabatnya sebagai pribadi yang diciptakan Allah.
Oleh sebab itu, orang tua dipanggil untuk menghadirkan suasana rumah yang penuh kehangatan, pengampunan, perhatian, dan rasa aman. Pendidikan disiplin harus dilakukan melalui kasih dan pembinaan, bukan kemarahan, penghinaan, ataupun kekerasan.
Dalam pemaparan berikutnya, RP. Vitalis Nggeal, CP., menjelaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan iman dan moral. Gereja Katolik melalui dokumen Konsili Vatikan II, Gravissimum Educationis, menegaskan kedudukan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka.
Pendidikan iman dalam keluarga tidak cukup hanya melalui nasihat atau pengajaran secara lisan. Orang tua perlu memberikan teladan melalui kebiasaan berdoa bersama, membaca Kitab Suci, mengikuti perayaan Ekaristi, dan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari.
Anak perlu mengenal iman bukan sekadar sebagai kumpulan pengetahuan keagamaan, melainkan sebagai cara hidup yang diwujudkan melalui kasih, kejujuran, pengampunan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.
Materi tersebut juga menyoroti pentingnya menghormati martabat dan hak partisipasi anak. Anak bukan objek kepemilikan orang tua, melainkan pribadi yang mempunyai martabat luhur di hadapan Allah dan sesama.
Karena itu, orang tua perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan perasaan, gagasan, pengalaman, dan pergumulan anak. Mendengarkan suara anak merupakan bentuk penghormatan terhadap keberadaan mereka sebagai pribadi.
Keluarga juga perlu memberikan ruang bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan kemampuan, dan belajar dari kesalahan melalui pendampingan yang sabar. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda sehingga proses pengasuhan perlu memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masing-masing.
Pada bagian perlindungan dan kesejahteraan, RP. Vitalis Nggeal, CP., menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan rumah yang aman dan bebas dari kekerasan, baik fisik, emosional, maupun psikologis.
Pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, perhatian, dan pengasuhan yang layak, menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga.
Melalui materi tersebut, peserta diajak memahami bahwa keluarga Katolik yang ramah anak bukanlah keluarga yang hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perkembangan emosional, sosial, spiritual, dan moral anak.
Membangun keluarga ramah anak merupakan proses panjang yang membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, serta keterbukaan orang tua untuk terus belajar. Dengan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan keluarga, rumah tangga diharapkan menjadi tempat perlindungan yang memberikan rasa aman dan mendukung pertumbuhan iman anak.
Kasat Reskrim Polres Ketapang Paparkan Pencegahan dan Penegakan Hukum
Narasumber kedua, AKP.Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang, menyampaikan materi mengenai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada anak.
Pemaparan tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian anak, bentuk-bentuk kekerasan, hak anak, tanggung jawab perlindungan, langkah pencegahan, pengenalan modus pelaku, penanganan korban, hingga proses penegakan hukum.
Dalam materi yang disampaikan, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, kekerasan terhadap anak mencakup setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
AKP.Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak memiliki sejumlah bentuk.
Pertama, kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, atau tindakan lain yang menyakiti tubuh anak.
Kedua, kekerasan psikis, berupa penghinaan, ancaman, bentakan, intimidasi, dan perkataan yang merendahkan sehingga menimbulkan ketakutan serta tekanan mental.
Ketiga, kekerasan seksual, termasuk pencabulan, persetubuhan terhadap anak, pemaksaan, bujukan, ataupun manipulasi untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual.
Keempat, penelantaran anak, yakni tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan keselamatan.
Kelima, perundungan atau bullying, yaitu kekerasan berulang yang dapat terjadi secara fisik, verbal, maupun melalui media elektronik, termasuk tindakan mempermalukan, mengintimidasi, dan mengucilkan anak.
Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, mendapatkan kasih sayang, serta memperoleh perlindungan hukum apabila menjadi korban tindak pidana.
Tanggung jawab perlindungan tersebut melibatkan orang tua dan keluarga, masyarakat, sekolah, tenaga pendidik, pemerintah daerah, serta kepolisian.
Kepolisian, khususnya Polres Ketapang, memiliki tugas menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memproses perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip utama yang ditekankan dalam setiap penanganan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, setiap tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan keselamatan, kebutuhan, hak, dan pemulihan korban.
Pencegahan Dimulai dari Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat
Dalam materi pencegahan, AKP.Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menguraikan bahwa upaya perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh.
Di lingkungan keluarga, orang tua perlu membangun komunikasi terbuka, memberikan kasih sayang, menerapkan pengasuhan positif, mengajarkan anak mengenali sentuhan aman dan tidak aman, serta menghindari kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan.
Pengawasan terhadap pergaulan dan penggunaan media sosial juga menjadi perhatian penting. Anak perlu memperoleh pendampingan agar mampu mengenali risiko dan memahami cara menjaga keselamatan dirinya.
Di lingkungan sekolah, perlindungan diwujudkan melalui penciptaan suasana belajar yang aman, nyaman, dan bebas perundungan. Sekolah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan aman bagi anak.
Sementara itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kekerasan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi keluarga apabila menyangkut keselamatan dan hak anak.
Dalam dunia digital, orang tua dan masyarakat perlu memberikan edukasi mengenai etika bermedia sosial, menjaga informasi pribadi, serta mewaspadai pendekatan orang tidak dikenal yang berpotensi melakukan manipulasi terhadap anak.
Narasumber juga menguraikan berbagai modus yang dapat digunakan pelaku, mulai dari pemberian hadiah atau uang untuk memperoleh kepercayaan, ancaman agar korban tidak bercerita, penyalahgunaan hubungan keluarga, hingga pemanfaatan posisi dan kewenangan oleh orang yang dihormati anak.
Pendekatan melalui media sosial juga menjadi perhatian karena pelaku dapat membangun kedekatan secara bertahap sebelum melakukan manipulasi.
Peserta diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda yang perlu diperhatikan ketika seorang anak diduga mengalami kekerasan. Perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, menarik diri, mengalami gangguan tidur, menunjukkan ketakutan terhadap seseorang, atau mengalami luka tanpa penjelasan yang wajar perlu mendapat perhatian.
Ketika anak menjadi korban, langkah pertama adalah memastikan keselamatannya. Anak harus dijauhkan dari pihak yang diduga sebagai pelaku dan diberikan rasa aman.
Orang dewasa perlu mendengarkan cerita anak dengan sabar, tidak menyalahkan, tidak membentak, serta tidak memaksanya memberikan keterangan secara berulang yang dapat menambah tekanan psikologis.
Apabila terdapat dugaan kekerasan, masyarakat dapat meminta bantuan kepada Polres Ketapang atau Polsek terdekat melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Kabupaten Ketapang, KPPAD Kabupaten Ketapang, maupun Dinas Sosial.
Penanganan selanjutnya dapat meliputi pemeriksaan laporan, pemeriksaan medis atau visum apabila diperlukan, pendampingan psikologis, penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk perlindungan dan pemulihan korban.
Penegakan Hukum dan Data Penanganan Perkara Tahun 2026
Dalam pemaparan mengenai penegakan hukum, AKP.Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menjelaskan sejumlah landasan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Materi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum lainnya yang relevan.
Ia juga memaparkan ketentuan mengenai kekerasan fisik terhadap anak, penelantaran, dan tindak pidana seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses penegakan hukum dijelaskan melalui tahapan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Setiap perkara ditangani berdasarkan alat bukti, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menjaga identitas serta kepentingan terbaik anak.
Salah satu bagian penting dalam pemaparan tersebut adalah data penanganan perkara Unit PPA Polres Ketapang periode Januari–November 2026.
Berdasarkan data yang dipresentasikan, terdapat 47 perkara yang ditangani. Sebanyak 38 perkara dinyatakan selesai ditangani, sedangkan sembilan perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.
Dari keseluruhan data tersebut, lima kategori perkara yang paling banyak tercatat berjumlah 39 perkara atau sekitar 83 persen.
Rinciannya meliputi persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebanyak 18 perkara, pencabulan sebanyak 12 perkara, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak lima perkara, tindak pidana kekerasan seksual sebanyak dua perkara, serta kekerasan terhadap anak di bawah umur sebanyak dua perkara.
Sementara itu, delapan perkara lainnya terdiri atas perkosaan sebanyak dua perkara, persoalan asal-usul kawin atau kawin halang sebanyak dua perkara, perlindungan anak sebanyak dua perkara, serta tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pornografi sebanyak satu perkara dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO/mucikari sebanyak satu perkara.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu perhatian serius dalam penanganan perkara di Kabupaten Ketapang.
Narasumber juga menguraikan sejumlah tantangan perlindungan anak, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan, penyalahgunaan teknologi dan media sosial, persoalan ekonomi dan konflik keluarga, pola pengasuhan yang tidak tepat, stigma terhadap korban, serta keterbatasan layanan pendampingan dan pemulihan.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada kepolisian. Pencegahan perlu dimulai dari lingkungan terdekat melalui kepedulian, pengawasan, edukasi, dan keberanian melaporkan dugaan tindak kekerasan.
Dialog Peserta: Ekonomi, Judi Online, dan Penyalahgunaan Narkoba
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan mengangkat berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan keluarga serta perlindungan anak.
Brigita mengajukan pertanyaan mengenai kondisi ekonomi yang dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana. Pertanyaan tersebut menyoroti bagaimana tekanan ekonomi dalam keluarga dapat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dan keselamatan anak.
Menanggapi pertanyaan tersebut, AKP.Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tanggung jawab mencari nafkah berada pada orang tua. Anak tidak boleh dijadikan pekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ia juga menekankan besarnya peran pemerintah daerah dalam menghadirkan perhatian dan dukungan terhadap persoalan kesejahteraan keluarga.
Pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Bapak Nong Moses mengenai pinjaman online dan judi online yang dapat merusak kehidupan pribadi maupun keluarga.
Dalam pertanyaan tersebut, ia menyoroti bahaya penggunaan penghasilan keluarga untuk aktivitas perjudian daring. Uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga justru dapat habis karena judi online sehingga menimbulkan persoalan ekonomi dan konflik keluarga.
Menanggapi hal itu, AKP Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kepolisian melakukan upaya pemberantasan judi online secara ketat. Ia juga menjelaskan adanya pemeriksaan telepon genggam anggota kepolisian setiap bulan sebagai bagian dari pengawasan internal untuk memastikan tidak terlibat dalam aktivitas perjudian daring.
Pertanyaan lainnya disampaikan oleh Bapak Riko yang mengangkat persoalan pemberantasan narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Ketapang, khususnya langkah nyata yang dilakukan di tingkat Polsek dan kecamatan.
Ia juga menghubungkan persoalan penyalahgunaan narkoba dengan kondisi keluarga. Menurut persoalan yang disampaikannya, ketika seorang ayah menjadi pecandu narkoba, istri dan anak-anak dapat ikut menanggung dampak, termasuk risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Menanggapi pertanyaan tersebut, AKP.Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menggambarkan besarnya beban penanganan tindak pidana yang dihadapi personel kepolisian. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa seorang anggota dapat menangani sekitar 500 kasus dalam satu tahun.
Ia menyampaikan bahwa kepolisian terus berupaya mencari inovasi untuk menurunkan angka tindak pidana. Ia juga menyatakan keterbukaan akses masyarakat kepada kepolisian dalam menyampaikan persoalan keamanan dan ketertiban.
Terkait pertanyaan mengenai narkotika, ia menyampaikan bahwa informasi tersebut akan diteruskan kepada Kepala Satuan Narkoba untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut. Upaya pemberantasan juga dilakukan melalui kegiatan penindakan dan pemeriksaan di berbagai lokasi, termasuk lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Rangkaian pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak berkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial. Tekanan ekonomi, perjudian daring, penyalahgunaan narkotika, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat memengaruhi kondisi pengasuhan serta keselamatan anak.
KPPAD Ketapang: Perlindungan Hak Anak Harus Dilaksanakan Secara Menyeluruh
Narasumber ketiga, Deasy Maria Aphen, S.Psi., Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ketapang periode 2023–2027 sekaligus Ketua Bidang Sosialisasi dan Kemitraan, menyampaikan materi mengenai perlindungan dan pengawasan hak anak serta tantangan pemenuhannya di Kabupaten Ketapang.
Dalam pemaparannya, ia mengangkat anak sebagai amanah sekaligus generasi masa depan yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Perlindungan anak, sebagaimana dijelaskan dalam materi tersebut, tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah kekerasan terjadi. Perlindungan juga mencakup upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
Deasy Maria Aphen, S.Psi., menjelaskan empat kelompok hak dasar anak.
Pertama, hak sipil dan kebebasan, yang mencakup nama, identitas, akta kelahiran, kewarganegaraan, serta kesempatan menyampaikan pendapat.
Kedua, hak keluarga dan pengasuhan, yang meliputi kasih sayang, pengasuhan yang layak, perlindungan keluarga, dan lingkungan yang aman.
Ketiga, hak kesehatan dan kesejahteraan, termasuk pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, air bersih, sanitasi, serta lingkungan yang sehat.
Keempat, hak pendidikan dan perlindungan khusus, yang mencakup kesempatan memperoleh pendidikan, bermain, berkreasi, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.
Keempat kelompok tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak harus dilaksanakan secara utuh. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan, pengasuhan, keamanan, dan kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Dalam materi berikutnya, ia menguraikan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak.
Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakangnya. Sementara itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan mereka.
Prinsip hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan mengingatkan bahwa anak harus memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal. Adapun penghargaan terhadap pandangan anak menegaskan pentingnya mendengarkan serta mempertimbangkan pendapat mereka sesuai usia dan tingkat kematangannya.
Tantangan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Ketapang
Dalam pemaparan mengenai landasan hukum, Deasy Maria Aphen, S.Psi., menyebutkan sejumlah peraturan yang menjadi dasar perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Keberadaan berbagai peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam materi yang disampaikan, Deasy memaparkan data kasus perlindungan anak di Kabupaten Ketapang. Tercatat sebanyak 60 kasus pada 2024, meningkat menjadi 76 kasus pada 2025, sedangkan pada 2026 tercatat 58 kasus hingga November.
Angka 2026 tersebut belum mencakup satu tahun penuh sehingga perlu dibaca sesuai periode pencatatannya. Data tersebut juga perlu dipahami dalam konteks pelaporan dan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan anak.
Ia menguraikan beberapa tantangan yang masih membutuhkan perhatian bersama.
Pertama, kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, seksual, maupun perundungan, termasuk budaya mendiamkan kasus.
Kedua, akses pendidikan yang menghadapi tantangan luasnya wilayah, jarak tempuh, pemerataan tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas, pendidikan inklusif, dan risiko anak putus sekolah.
Ketiga, persoalan kesehatan dan gizi, seperti stunting, pelayanan kesehatan ibu dan anak, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta kesejahteraan keluarga.
Keempat, pengasuhan keluarga yang membutuhkan penguatan melalui disiplin tanpa kekerasan, perhatian terhadap kebutuhan anak, pencegahan penelantaran, dan pengawasan ruang digital.
Kelima, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak terlantar, serta anak yang menghadapi situasi darurat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menguraikan strategi penguatan pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan anggaran yang memperhatikan perspektif anak, pengasuhan keluarga yang positif, pengembangan sekolah ramah anak, perluasan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) hingga desa dan kelurahan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang aman.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, dan anak itu sendiri.
Pemerintah daerah bertanggung jawab menghadirkan kebijakan, anggaran, koordinasi, serta layanan perlindungan. Orang tua dan keluarga memberikan pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan. Sekolah dan guru menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta inklusif.
Masyarakat dan pemerintah desa berperan dalam pencegahan, kepedulian, serta pelaporan. Dunia usaha dan media diharapkan turut membangun lingkungan dan penyampaian informasi yang ramah anak. Sementara itu, anak perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
Dialog Mengenai Pelaporan dan Perlindungan Korban
Dalam sesi tanya jawab, Ibu Ika, perwakilan WKRI DPC Santa Gemma Galgani Ketapang, mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan orang tua melaporkan kasus pemerasan yang berkaitan dengan anak serta meminta kompensasi atas kerugian yang dialami.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Deasy Maria Aphen, S.Psi., menjelaskan pentingnya kecukupan bukti ketika seseorang melaporkan suatu perkara.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pelaporan perlu disertai informasi dan bukti yang dapat membantu proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. Penanganan perkara selanjutnya perlu mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dengan memperhatikan perlindungan terhadap anak.
Dalam kesempatan yang sama, Deasy juga menekankan pentingnya memaksimalkan tim dan upaya tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan anak.
Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan perdamaian yang mengabaikan hak dan keselamatan korban. Prinsip perlindungan harus tetap menjadi prioritas, disertai pendampingan dan proses penanganan sesuai ketentuan hukum.
Pesan yang ditekankan dalam sesi tersebut adalah pentingnya mencegah kekerasan, melindungi hak anak, dan memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak.
Deklarasi Pemuda Katolik: Suara untuk Anak
Sebagai puncak rangkaian kegiatan, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ketapang membacakan dan menyatakan Deklarasi “Suara untuk Anak” dalam rangka HUT Pemuda Katolik ke-81 dengan tema “Membangun Kepedulian dan Gerakan Bersama Melindungi Anak.”
Deklarasi tersebut menjadi pernyataan komitmen moral organisasi untuk mengambil bagian dalam gerakan perlindungan anak di Kabupaten Ketapang.
Dalam naskah deklarasi, Pemuda Katolik Komcab Ketapang menyatakan bahwa setiap anak merupakan pribadi yang bermartabat dan berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, menerima kasih sayang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
Atas dasar iman, nilai-nilai kemanusiaan, semangat persaudaraan, serta tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan daerah, organisasi tersebut menetapkan lima komitmen utama.
Pertama, menjadi suara bagi anak, dengan memberikan perhatian terhadap kebutuhan, persoalan, dan hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan.
Kedua, membangun keluarga dan lingkungan yang ramah anak melalui penguatan kepedulian, pengasuhan yang positif, serta pencegahan segala bentuk kekerasan.
Ketiga, mendorong kebijakan yang berpihak pada anak agar pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi perhatian dalam berbagai program pembangunan.
Keempat, membangun kolaborasi dan gerakan bersama dengan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan, Gereja, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat.
Kelima, menjadikan pemuda sebagai pelopor perlindungan anak melalui edukasi, keberanian bersuara, keterlibatan sosial, serta tindakan nyata di lingkungan masing-masing.
Deklarasi tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas orang tua, pemerintah, atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama.
Pemuda Katolik menyatakan tidak ingin menjadi generasi yang hanya menyaksikan ketika anak-anak kehilangan hak dan masa depannya. Sebaliknya, generasi muda diharapkan hadir, peduli, berani bersuara, dan mengambil tindakan untuk melindungi anak.
Pernyataan utama dalam deklarasi tersebut berbunyi, “Karena Setiap Anak Berhak Terlindungi, Setiap Anak Berhak Bermimpi, Dan Setiap Anak Berhak Memiliki Masa Depan.”
Deklarasi ditetapkan di Ketapang pada 15 November 2026 dan ditandatangani oleh Ketua Pemuda Katolik Komcab Ketapang, Erasmus Canaga Antutn, S.Sos.; narasumber KPPAD Kabupaten Ketapang, Deasy Maria Aphen, S.Psi.; serta perwakilan peserta, Maria Susanti Mugi.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk komitmen moral Pemuda Katolik Komcab Ketapang untuk terus memperjuangkan perlindungan anak melalui gerakan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Memperkuat Gerakan Perlindungan Anak di Kabupaten Ketapang
Dialog interaktif dalam rangka HUT Pemuda Katolik ke-81 ini mempertemukan perspektif iman, hukum, dan perlindungan hak anak dalam satu ruang pembelajaran bersama.
Materi RP. Vitalis Nggeal, CP., memberikan landasan mengenai tanggung jawab keluarga Katolik dalam menghadirkan pengasuhan yang penuh kasih dan menghormati martabat anak. Pemaparan AKP.Dedy Syahputra Bintang, S.Tr.K., S.I.K., M.H., memberikan pemahaman mengenai bentuk kekerasan, pencegahan, mekanisme pelaporan, serta penegakan hukum. Sementara itu, Deasy Maria Aphen, S.Psi., memperkuat pemahaman peserta mengenai hak dasar anak, tantangan pemenuhannya, dan pentingnya koordinasi lintas sektor.
Ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak harus berjalan secara menyeluruh. Pendidikan iman perlu diwujudkan melalui pengasuhan yang aman. Penegakan hukum harus disertai keberpihakan terhadap korban. Kebijakan perlindungan anak juga perlu didukung oleh partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.
Bagi Pemuda Katolik Komcab Ketapang, peringatan HUT ke-81 bukan hanya momentum mengenang perjalanan organisasi sejak 15 November 1945, tetapi juga kesempatan memperkuat kontribusi nyata bagi Gereja dan masyarakat.
Melalui deklarasi Suara untuk Anak, organisasi tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang perlu diperjuangkan secara berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 14.18 WIB tersebut diharapkan menjadi awal penguatan komunikasi dan kerja sama antarlembaga serta organisasi yang hadir. Kepedulian terhadap anak perlu diteruskan melalui edukasi keluarga, lingkungan pendidikan yang aman, keberanian melaporkan kekerasan, pendampingan korban, dan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak.
Perlindungan anak tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum pertemuan. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan sehari-hari, mulai dari mendengarkan suara anak, menghargai pendapat mereka, memberikan pengasuhan tanpa kekerasan, hingga menciptakan lingkungan sosial yang melindungi.
Dengan semangat Pro Ecclesia et Patria, Pemuda Katolik Komcab Ketapang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bertumbuh, bergerak, dan mengambil bagian dalam membangun Kabupaten Ketapang yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh anak.
Peringatan HUT ke-81 ini menjadi pengingat bahwa masa depan daerah dan bangsa berkaitan erat dengan bagaimana generasi saat ini memperlakukan serta melindungi anak-anak. Anak bukan hanya penerus masa depan, tetapi pribadi yang hak, martabat, keselamatan, dan suaranya harus dihormati sejak sekarang.
📍 Paroki Santo Agustinus Paya Kumang
🕊️ Gembala Umat, Pelita Iman, Sahabat Jiwa
Ditulis oleh: Tim Redaksi Komunikasi Sosial (Komsos) Paroki Santo Agustinus Paya Kumang
Tanggal: 15 November 2026

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
0 comments:
Posting Komentar