Refleksi Ekologi, Hak Masyarakat Adat, dan Seruan Moral Gereja di Gedung Jerun Stoop,CP. Paya Kumang
Ketapang.17 Mei 2026.Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ketapang menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” pada Minggu, 17 Mei 2026, mulai pukul 18.00 WIB hingga 21.33 WIB di Gedung Jerun Stoop,CP. Paroki Santo Agustinus Paya Kumang, Keuskupan Ketapang. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh refleksi dan diskusi kritis tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, kaum muda, hingga anak-anak.
Selain menjadi ruang menonton bersama, kegiatan ini juga menjadi forum dialog mengenai isu lingkungan hidup, masyarakat adat, konflik agraria, hingga tanggung jawab moral umat beragama terhadap bumi sebagai rumah bersama. Panitia turut menyiapkan snack dan minuman bagi seluruh peserta yang hadir.pembawa acara atau Master of Ceremony (MC) pada kegiatan nobar film dokumenter “Pesta Babi” yang diselenggarakan oleh Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ketapang adalah Saudara Dedy Candra.
Saudara Dedy Candra memandu jalannya seluruh rangkaian acara sejak pembukaan, doa bersama, sambutan-sambutan, pemutaran film dokumenter, sesi diskusi, hingga penutupan dan foto bersama. Dengan gaya pembawaan yang komunikatif dan tertib, suasana kegiatan berlangsung lancar, hangat, dan penuh kekeluargaan.
Film dokumenter “Pesta Babi” merupakan karya investigatif jurnalis Dandhy Laksono bersama antropolog Cypri Dale yang diproduksi Watchdoc Documentary bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil. Film berdurasi sekitar satu setengah jam tersebut mengangkat persoalan konflik agraria, deforestasi, proyek strategis nasional (PSN), hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat adat di Papua Selatan.
Suasana Kegiatan Penuh Antusias dan Refleksi
Sejak sore hari, peserta mulai memadati Gedung Jerun Stoop Paroki Santo Agustinus Paya Kumang. Kegiatan dibuka dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Bapak Florentius Dwi Hartanto, S.Kom. Dalam doa tersebut, umat diajak untuk membuka hati dan pikiran dalam melihat persoalan kemanusiaan serta lingkungan hidup secara bijaksana dan penuh kasih.
Acara kemudian dipandu oleh moderator Feri Hyang Daika, S.H., M.Hum yang mengarahkan jalannya diskusi dan pengantar sebelum pemutaran film dimulai. Moderator menyampaikan bahwa kegiatan nobar bukanlah agenda politik praktis, melainkan ruang edukasi publik agar masyarakat dapat melihat berbagai persoalan sosial dan lingkungan secara kritis dan objektif.
Kegiatan berlangsung tertib dan aman. Sejumlah aparat keamanan juga tampak hadir melakukan pemantauan agar kegiatan tetap berjalan kondusif. Para peserta terlihat mengikuti pemutaran film dengan serius dan penuh perhatian. Di beberapa bagian film, suasana ruangan menjadi hening ketika dokumenter menampilkan penderitaan masyarakat adat akibat hilangnya ruang hidup dan kerusakan hutan.
Sambutan Erasmus Canaga Antutn, S.Sos
Ketua Pemuda Katolik Komcab Ketapang Periode 2025–2028
Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ketapang periode 2025–2028, Erasmus Canaga Antutn, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan penghormatan kepada Pastor Kepala ex officio RP. Vitalis Nggeal, CP Paroki Santo Agustinus Paya Kumang dan seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, kegiatan nobar ini merupakan ruang silaturahmi sekaligus refleksi bersama mengenai persoalan lingkungan dan budaya.
Erasmus Canaga Antutn, S.Sos menegaskan bahwa Pemuda Katolik tidak berafiliasi pada kepentingan organisasi politik tertentu. Menurutnya, kegiatan tersebut murni menjadi wadah edukasi dan persaudaraan.
“Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya kegiatan ini. Pemuda Katolik tidak berafiliasi dengan organisasi mana pun. Ini adalah wadah kita untuk bersilaturahmi. Melalui film ini kita belajar melihat budaya, lingkungan, dan pentingnya menjaga hutan sebagai refleksi bagi kehidupan kita ke depan,” ujarnya.
Ia berharap kaum muda Katolik semakin memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan hidup dan mampu menjadi generasi yang menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.
Wendi Tamariska: Manusia Harus Hidup Berdampingan dengan Alam
Salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut adalah pegiat lingkungan Wendi Tamariska. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya manusia hidup berdampingan dengan alam serta menghormati tanah adat sebagai warisan Tuhan.
Wendi Tamariska mengaku telah berdomisili di Ketapang selama kurang lebih 17 tahun dan merasa bersyukur dapat diundang dalam kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memang menantikan adanya ruang diskusi kritis seperti ini di Ketapang.
Menurut Wendi Tamariska, persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat. Ia menilai pembangunan ekonomi seharusnya tidak dilakukan dengan cara merusak fungsi hutan, menghilangkan budaya lokal, atau mengeksploitasi alam secara berlebihan.
“Kalau berbicara mengenai lingkungan hidup, manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Saya pernah diundang Majelis Adat Papua dan menjalin komunikasi di sana. Film ini berbicara tentang Proyek Strategis Nasional, swasembada pangan, dan pertambangan. Pertanyaannya adalah, apakah pembangunan ekonomi harus mengubah fungsi hutan, lahan, budaya setempat, atau melakukan gesekan dengan alam?” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa di Papua terdapat sekitar 2,5 juta hektare hutan yang direncanakan menjadi kawasan proyek strategis nasional. Dalam film tersebut diperlihatkan sekitar 1.800 palang adat dan salib merah sebagai simbol bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat adat.
Menurutnya, kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan wilayah Kalimantan Barat, termasuk Ketapang, yang juga memiliki tanah adat dan kearifan lokal masyarakat.
“Di dalam film itu ada kutipan yang sangat kuat: tanah ini adalah warisan Tuhan, dan hak kami adalah menjaganya,” katanya.
Wendi Tamariska juga mengingatkan bahwa meskipun pembangunan sering direncanakan dengan baik dan melibatkan konsultasi publik serta para ahli, dalam praktiknya tidak jarang terjadi ketimpangan antara perencanaan dan realitas di lapangan.
Ia menilai bahwa pembangunan akan berjalan baik apabila benar-benar menghormati kehendak dan persetujuan masyarakat adat.
Refleksi tentang Proyek Strategis Nasional dan Lingkungan
Diskusi dalam kegiatan tersebut berkembang pada isu Proyek Strategis Nasional (PSN), swasembada pangan, pertambangan, dan konflik agraria. Para peserta menyoroti bagaimana proyek pembangunan berskala besar sering kali menimbulkan benturan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Dalam diskusi disebutkan bahwa pembangunan ekonomi sejatinya tidak harus merusak hutan maupun budaya masyarakat setempat. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.
Peserta juga menyoroti pentingnya mendengarkan suara masyarakat adat sebagai pihak yang hidup dan bergantung langsung pada hutan serta tanah leluhur mereka. Masyarakat adat dipandang memiliki kearifan lokal yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem selama bertahun-tahun.
Diskusi juga menyinggung persoalan konsultasi publik yang kerap dianggap hanya formalitas dalam sejumlah proyek pembangunan. Para peserta berharap agar keterbukaan dan persetujuan masyarakat adat benar-benar dihormati sehingga konflik agraria dan kerusakan lingkungan dapat dihindari.
Sambutan RP. Vitalis Nggeal, CP
Film Dokumenter sebagai Kritik Sosial dan Refleksi Iman
Pastor Kepala ex officio RP. Vitalis Nggeal, CP dari Paroki Santo Agustinus Paya Kumang memberikan refleksi mendalam dari sudut pandang Gereja Katolik.
Dalam sambutannya, RP. Vitalis Nggeal, CP mengatakan bahwa dirinya tertarik pada simbol salib merah yang muncul dalam film dokumenter tersebut. Ia melihat simbol itu sebagai bentuk kritik sosial sekaligus lambang penderitaan masyarakat adat.
“Saya fokus pada salib merah ini. Film dokumenter ini berbicara mengenai proyek strategis nasional. Saya teringat ketika berada di Kalimantan Tengah saat proyek food estate. Saya melihat film ini dari sudut pandang Katolik,” ujarnya.
Menurut RP. Vitalis Nggeal, CP, tema yang diangkat dalam film sejalan dengan semangat ensiklik Laudato Si’ dari Paus Fransiskus mengenai perlindungan lingkungan dan pembelaan terhadap masyarakat rentan.
Ia menegaskan bahwa Gereja Katolik tidak membenarkan kekerasan dalam perjuangan. Gereja menolak penggunaan senjata dan kekerasan fisik dalam menyelesaikan konflik.
“Gereja Katolik tidak membenarkan perlawanan dengan senjata. Perjuangan harus dilakukan tanpa kekerasan,” katanya.
RP. Vitalis Nggeal, CP juga menjelaskan bahwa simbol salib merah dapat dimaknai sebagai lambang penderitaan Kristus. Penderitaan masyarakat adat yang kehilangan tanah dan ruang hidup dipandang sebagai bagian dari penderitaan manusia yang harus mendapat perhatian moral dari umat beriman.
“Makna salib merah adalah simbol pengorbanan Kristus. Penderitaan mereka dapat dipahami sebagai penderitaan Yesus sendiri. Film ini menjadi kritik sosial agar suara mereka dapat didengar,” ungkapnya.
Ia mengajak umat Katolik agar menjadi penonton yang kritis, waras, dan mampu melihat persoalan secara jernih tanpa kebencian. Menurutnya, Gereja menolak eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan.
RP. Vitalis Nggeal, CP juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya menikmati hasil dari proyek-proyek besar yang mengorbankan masyarakat kecil.
“Hasil proyek ini sebenarnya untuk siapa? Pertanyaan itu harus dijawab dengan jujur,” katanya.
Laudato Si’ dan Seruan Menjaga Rumah Bersama
Dalam diskusi tersebut, ensiklik Laudato Si’ menjadi salah satu tema utama yang dibahas. Laudato Si’ merupakan surat ensiklik yang diterbitkan Paus Fransiskus pada tahun 2015 yang berisi seruan moral untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama.
Dokumen tersebut menyoroti hubungan erat antara kerusakan lingkungan dan penderitaan kaum miskin. Paus Fransiskus mengkritik budaya konsumerisme dan pembangunan yang tidak terkendali.
Beberapa poin penting Laudato Si’ yang dibahas dalam kegiatan itu antara lain:
Bumi sedang “menjerit” akibat eksploitasi manusia.
Krisis lingkungan dan penderitaan manusia saling berkaitan.
Sistem ekonomi modern sering menjadikan alam sekadar komoditas.
Manusia perlu mengalami “pertobatan ekologis”.
Solusi lingkungan harus bersifat integral, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual.
Diskusi tersebut menunjukkan bagaimana ajaran Gereja Katolik semakin relevan dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup modern.
Kehadiran Tokoh Gereja dan Dewan Pastoral
Kegiatan tersebut juga dihadiri RP. FX. Oscar Aris Sudarmadi, CP yang hadir sebagai peserta tanpa memberikan komentar khusus. Selain itu hadir pula Ketua Dewan Pastoral Paroki Bapak Jeno Leo.
Kehadiran para tokoh Gereja dan umat menunjukkan besarnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup dan masyarakat adat di wilayah Ketapang.
Diskusi Interaktif Setelah Pemutaran Film
Setelah pemutaran film selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta terlihat antusias menyampaikan pandangan dan pertanyaan.
Salah satu pertanyaan datang dari Saudara Petrus Johan dari Sanggau yang menanyakan langkah konkret Gereja dalam menghadapi kerusakan lingkungan dan alam.
Menjawab pertanyaan tersebut, RP. Vitalis Nggeal, CP menjelaskan bahwa Gereja Katolik memiliki dokumen Laudato Si’ sebagai pedoman moral dalam menjaga lingkungan hidup.
Ia mencontohkan gerakan menanam pohon yang dilakukan di Paroki Santo Agustinus Paya Kumang setiap Natal dan Paskah.
“Jika umat Katolik menanam satu pohon, maka kita mendapatkan jutaan pohon baru. Kami memulai gerakan menanam di rumah maupun di gereja,” katanya.
Menurutnya, bumi bukan hanya milik manusia semata, melainkan rumah bagi seluruh makhluk hidup. Karena itu umat Katolik diajak menanam pohon buah dan berbagai jenis tanaman lainnya sebagai bentuk tanggung jawab ekologis.
Solusi Konflik dengan Perusahaan dan Tata Kelola Hutan
Pertanyaan lain datang dari Saudara Petrus Dede dari Kecamatan Nanga Tayap yang menanyakan solusi agar tidak terjadi konflik dengan perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Wendi Tamariska menjelaskan bahwa persoalan lingkungan dan agraria memerlukan pendekatan yang holistik.
Ia menyebut bahwa pertumbuhan populasi yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan menjadi salah satu akar masalah. Alih fungsi lahan untuk sawit, karet, dan komoditas lain sering kali menyebabkan hilangnya hutan dan ruang hidup masyarakat adat.
Menurut Wendi Tamariska, persoalan di Papua dan daerah lain memiliki pola yang hampir sama, yakni benturan antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat adat.
Ia juga menyoroti pentingnya keputusan politik dalam menentukan arah pengelolaan hutan dan lahan. Kebijakan pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kesepakatan global.
Dalam konteks internasional, ia menyinggung Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang mengatur komitmen negara-negara dalam mengatasi perubahan iklim.
Wendi Tamariska menjelaskan bahwa tata kelola karbon dan perlindungan hutan adat kini menjadi bagian penting dalam mitigasi perubahan iklim global.
“Hutan adat memiliki peran penting dalam penyerapan karbon dan menjaga keseimbangan iklim,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya sertifikasi internasional seperti RSPO dalam memastikan komoditas yang diproduksi lebih ramah lingkungan.
Penegasan RD. Simon Anjar Yogatama
Sebelum kegiatan ditutup dengan doa, Sekretaris Keuskupan Ketapang, RD. Simon Anjar Yogatama, turut memberikan pesan peneguhan kepada peserta.
Ia menegaskan bahwa Gereja terus menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui Surat Gembala Bapa Uskup Mgr. Pius Riana Prapdi.
Menurutnya, keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan harus menjadi kesempatan edukasi dan gerakan bersama seluruh umat.
“Kita harus bersatu seperti yang ada dalam dokumen Laudato Si’. Keprihatinan Gereja terhadap lingkungan harus menjadi kesempatan edukasi, terutama melalui Komisi Keadilan dan Perdamaian,” ujarnya.
RD. Simon Anjar Yogatama juga menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari nilai perjuangan iman yang harus terus dihidupkan di Keuskupan Ketapang.
Penutup dan Foto Bersama
Kegiatan nobar dan diskusi film dokumenter “Pesta Babi” ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh peserta.
Acara tersebut tidak hanya menjadi ruang menonton film dokumenter, tetapi juga menjadi momentum refleksi bersama mengenai relasi manusia dengan alam, pentingnya perlindungan masyarakat adat, serta panggilan moral umat beriman dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama.
Melalui kegiatan ini, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Ketapang berharap generasi muda semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan membangun solidaritas sosial di tengah tantangan pembangunan modern.
Kegiatan yang berlangsung aman, tertib, dan penuh antusiasme tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan hidup, masyarakat adat, dan keadilan sosial semakin menjadi perhatian bersama di tengah masyarakat Ketapang dan Gereja Katolik setempat.
📍 Paroki Santo Agustinus Paya Kumang
🕊️ Gembala Umat, Pelita Iman, Sahabat Jiwa
Ditulis oleh: Tim Redaksi Komunikasi Sosial (Komsos) Paroki Santo Agustinus Paya Kumang
Tanggal: 17 Mei 2026
0 comments:
Posting Komentar